“Saya Rudolf Pardede. Kekayaan saya Rp 506,56 miliar,” ujar anggota DPD asal Sumut tersebut saat membacakan LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara)-nya di ruang paripurna DPD, Jakarta, kemarin. Rudolf adalah putra konglomerat sejak era Bung Karno, T.D. Pardede. Keluarga tersebut dikenal sebagai pengusaha sukses dengan bendera bisnis Pardedetex.
Senator terkaya kedua adalah Rahmat Shah, koleganya dari Sumut. Pria yang juga menjabat ketua umum Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia tersebut memiliki kekayaan Rp 139,71 miliar. Itu belum termasuk kekayaan dalam mata uang dolar yang mencapai USD 950.783 (sekitar Rp 9 miliar). “Belum termasuk binatang,” seloroh Rahmat saat membacakan jumlah kekayaannya.
Sedangkan yang “termiskin” adalah Anang Prihantoro dari Lampung. “Kekayaan saya minus Rp 325 juta,” ujarnya lantang, disambut tepuk tangan anggota DPD lainnya.
Sebanyak 124 anggota DPD kemarin menerima LHKPN dari KPK. Sejatinya, seluruh anggota DPD sudah menyampaikan LHKPN. Hanya, baru 124 LHKPN yang sudah diperiksa KPK. Beberapa di antara anggota DPD yang belum membacakan LHKPN adalah desainer kondang Poppy Dharsono dari Jawa Tengah dan Asmawati asal Sumatera Selatan. Seperti diketahui, Asmawati adalah istri Ketua DPR Marzuki Alie.
Sementara itu, untuk kekayaan para pimpinan, jumlah harta Ketua DPD Irman Gusman asal Sumatera Barat paling tinggi. Kekayaannya mencapai Rp 31,83 miliar. Jumlah itu ditambah dengan kekayaan mata uang asing sebesar USD 116.755 (sekitar Rp 1 miliar). Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu Hemas dari Jogjakarta menempati posisi selanjutnya dengan kekayaan mencapai Rp 15,77 miliar.
Wakil Ketua DPD Laode Ida dari Sulawesi Tenggara menjadi pimpinan dengan kekayaan terminim. Kekayaannya mencapai Rp 784,52 juta. Namun, Laode memiliki utang pembelian mobil senilai Rp 139,4 juta. “Sehingga, kekayaan saya menjadi Rp 645,12 juta,” jelasnya.
Wakil Ketua KPK Haryono Umar menyampaikan apresiasi atas pemaparan LHKPN anggota DPD. Untuk kali pertama, para anggota DPD menyampaikan sendiri jumlah kekayaan masing-masing kepada publik. “Daripada lembaga lain, LHKPN DPD mencapai 100 persen,” puji Haryono.
Berdasar data KPK, penyampaian LHKPN sejumlah lembaga lain belum sempurna 100 persen. Di tingkat legislatif, penyampaian kekayaan DPR dan DPRD mencapai 98,6 persen, mendekati DPD. Di tingkat lembaga hukum (yudikatif), baru 88,92 persen personel badan hukum di semua tingkat yang melaporkan kekayaan. Pada tingkat eksekutif (pemerintahan), persentase penyampaian kekayaan lebih kecil, baru mencapai 77,79 persen. Yang paling rendah terdapat di tingkat BUMN. Persentase pelaporan kekayaan pejabat BUMN baru mencapai 56,20 persen.
Haryono menyatakan, penyampaian LHKPN itu adalah sejarah baru. Diharapkan, lembaga-lembaga lain juga bersedia menyampaikan laporan tersebut, seperti halnya dengan DPD. “Sehebat apa pun disinfektan yang disemprotkan di ruang ini, kalau masih tertutup, tidak ada gunanya,” ujarnya mengingatkan.
