Seiring dengan karier politiknya, Habrish juga menjabat sebagai Wakil Gubernur pertama Hadramaut, sebuah jabatan yang memunculkan kontroversi karena dianggap menyimpang dari identitas protes yang menjadi dasar aliansi. Ia kerap menjadi sorotan publik atas keputusan sepihaknya, termasuk dalam pembentukan “Pasukan Perlindungan Hadramaut” dan pengelolaan sumber daya lokal seperti minyak. Meskipun mendapat dukungan dari sebagian suku dan pasukannya, tindakan Habrish sering memicu kritik dari tokoh masyarakat dan lembaga lokal yang menilai kepemimpinannya terlalu sentralistis. Figur Amr bin Habrish mencerminkan dilema antara kepemimpinan tribal tradisional dan tuntutan modernisasi politik di Hadramaut.
Aliansi Suku Hadramaut: Kekuatan Tribal Tuntut Otonomi
Aliansi suku Hadramaut didirikan pada tahun 2013 dan menjadi salah satu kekuatan oposisi utama terhadap Dewan Transisi Selatan. Aliansi ini menuntut penerapan otonomi di Provinsi Hadramaut dan memiliki kekuatan militer di beberapa distrik yang tidak berada di bawah kementerian pertahanan Yaman. Retorika mereka menekankan pemberdayaan masyarakat lokal untuk mengelola urusan mereka sendiri tanpa campur tangan pusat.
Awal Mula dan Pendirian
Aliansi suku Hadramaut lahir sebagai kerangka tribal rakyat pada 2013 dengan tujuan memperoleh hak-hak lokal dan meningkatkan partisipasi yang adil dalam kekuasaan dan sumber daya. Pada awalnya dibentuk komite sementara yang dipimpin Kolonel Saad bin Habrish untuk mengkoordinasi kegiatan dan menerapkan rekomendasi pertemuan pendiri.
Namun pada 2 Desember tahun pendirian, putra Habrish dibunuh, seorang tokoh penting dalam masyarakat suku Hadramaut. Peristiwa ini menjadi titik balik penting. Suku-suku dan berbagai elemen masyarakat segera mengadakan pertemuan besar di Wadi Nhab, distrik Ghail bin Yamin, yang menghasilkan tuntutan baru terkait insiden tersebut, dengan batas waktu untuk pemenuhan dan ancaman menggelar “protes rakyat” jika tuntutan tidak dipenuhi.
Pada 2014, Kesepakatan dicapai untuk menunjuk Kolonel Amr bin Ali bin Habrish sebagai kepala aliansi, sebelum kemudian dia diangkat sebagai wakil gubernur pertama Hadramaut. Langkah ini dianggap banyak pihak sebagai pergeseran dari identitas protes yang menjadi dasar pembentukan aliansi, yang semestinya berperan sebagai pengawas dan penuntut, bukan bagian langsung dari kekuasaan.
Tujuan dan Pengaruh
Aliansi menuntut otonomi berdasarkan pengaruh tribal yang luas dan dukungan dari pasukan “Perlindungan Hadramaut”, memberi mereka kehadiran signifikan di wilayah pesisir dan lembah. Aliansi dimulai dari dokumen pendirian yang ditandatangani sejumlah tokoh dan pemuka masyarakat, menekankan prinsip kerja kolektif dan pergiliran kepemimpinan antar suku Hadramaut, dengan komite khusus untuk menyusun konstitusi dan struktur organisasi.
Namun, struktur organisasi ini tidak berlangsung lama dan dibekukan, sehingga suku-suku di lembah dan gurun menarik diri dan membentuk “Referensi Aliansi Suku Hadramaut/Lembah dan Gurun”. Beberapa keputusan penting diambil atas nama aliansi, termasuk menangguhkan “protes rakyat” setelah perusakan perusahaan minyak, yang dianggap oleh aktivis sebagai kemunduran dari tuntutan asli dan melemahkan kepercayaan terhadap kepemimpinan.
Ketegangan meningkat karena Kolonel Amr bin Habrish tetap memimpin aliansi tanpa pergiliran atau kemitraan, bertentangan dengan piagam aliansi yang menjamin hak semua suku untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan.
Konflik dan Benturan
Gerakan aliansi suku Hadramaut mendapat kritik dari berbagai komponen Hadramaut yang menilai langkah mereka sepihak dan tidak mencerminkan konsensus luas di provinsi tersebut. Beberapa pihak utama yang mengkritik termasuk:
Kongres Hadramaut Unified: entitas politik untuk menyatukan pandangan Hadramaut, namun mengalami ketegangan dengan aliansi terkait mekanisme perwakilan dan hubungan dengan Selatan serta Yaman federal.
Referensi Hadramaut: arus tribal-religius luas di lembah Hadramaut yang menahan diri terhadap langkah-langkah yang dapat memecah politik atau meminggirkan elemen tertentu.
Dewan Transisi Selatan: dibentuk 2017, menuntut pemisahan Selatan dari Yaman Utara dan mendirikan “negara Selatan independen”.
Persenjataan dan Latihan
Pada Mei 2025, media melaporkan aliansi memulai kampanye perekrutan dan pelatihan di dataran Hadramaut timur untuk membentuk pasukan keamanan dan militer sesuai proyek politik mereka yang menuntut otonomi. Aliansi membuka kamp pelatihan baru, mempersiapkan pejuang dari suku-suku, dan membagi mereka ke batalion dan brigade di bawah komando lapangan khusus.
Komandan pasukan aliansi, Mayor Jenderal Mubarak Al-Obthani, menyebut rencana membentuk enam brigade militer dengan lebih dari 35.000 pejuang, tersebar di pesisir, dataran, lembah, gurun, serta pasukan cadangan jika diperlukan. Aliansi juga berencana membentuk unit keamanan khusus, seperti keamanan pribadi dan pasukan tanggap darurat, untuk memperkuat kontrol di wilayah mereka.
Konflik Terkini
Periode 2024–2025 menyaksikan eskalasi oleh Amr bin Habrish, termasuk mendirikan pos bersenjata di barat ibu kota dan kamp di dataran Hadramaut, yang menghambat distribusi bahan bakar ke pemerintah provinsi dan Aden. Mengingat tuntutan aliansi diabaikan, ia melanjutkan langkah-langkah termasuk demonstrasi bersenjata dan perekrutan baru pada Desember 2024.
Februari 2025, Amr bin Habrish mengadakan pertemuan militer dan keamanan untuk memastikan kesiapsiagaan menghadapi ancaman. Meskipun demikian, dia tetap mempertahankan jabatan wakil gubernur, memicu pertanyaan tentang motifnya apakah demi Hadramaut atau keuntungan pribadi.
Dia kembali meningkatkan langkah dengan membentuk “Pasukan Perlindungan Hadramaut” bersamaan dengan penghentian ekspor minyak. Maret 2025, kepemimpinan aliansi mengadakan rapat luar biasa untuk menarik kepercayaan dari Amr bin Habrish, menuduhnya mengambil keputusan sepihak dan melanggar tujuan aliansi.
April 2025, aliansi menyelenggarakan pertemuan massa di wilayah pengaruhnya di timur provinsi, dengan slogan menuntut “otonomi” dan “hak menentukan nasib sendiri”, sebagai langkah politik publik pertama setelah tahun-tahun sebelumnya hanya menekankan isu hak sipil.
Desember 2025, konflik meningkat setelah Dewan Transisi Selatan mengirim pasukan tambahan yang disebut “Dukungan Keamanan” di Hadramaut, dipimpin Kolonel Saleh Ali bin Sheikh Abu Bakr alias “Abu Ali Al-Hadrami”.
Dalam rekaman video, Abu Hadrami mengenakan seragam militer, mengancam tegas, menyatakan nasib Hadramaut terkait dengan “Arab Selatan”, istilah Dewan Transisi untuk negara yang ingin mereka dirikan di selatan Yaman. Ia mengutuk tindakan Amr bin Habrish di dataran Hadramaut, mengancam akan memutus pasokan militer pasukan aliansi.
Setelah itu, Dewan Transisi mengirim pasukan dari provinsi Shabwa ke Hadramaut. Menanggapi, Amr bin Habrish mengadakan pertemuan suku besar yang melibatkan tokoh tribal, sosial, dan politik, menyebutnya pertemuan bersejarah. Ia menegaskan Hadramaut menghadapi ancaman terhadap keamanan dan stabilitas, sehingga perlu ditangani dengan semua cara. Ia mengecam kehadiran pasukan luar, merujuk pada “pasukan Transisi”, dan menekankan Hadramaut sebagai model keamanan dan stabilitas.
Baca selanjutnya
