Bisnis minyak kembali menjadi isu sentral dalam dinamika konflik Yaman, khususnya di wilayah Hadramaut, Aden, dan kawasan yang dikuasai kelompok Houthi. Dalam situasi negara yang terfragmentasi, minyak tidak lagi sekadar komoditas ekonomi, melainkan instrumen kekuasaan dan alat tawar politik yang menentukan arah konflik dan negosiasi.
Laporan Independent Arabia tentang “Minyak Hadramaut, Volume dan Perusahaan yang Beroperasi” menegaskan bahwa ladang minyak di selatan Yaman telah berubah menjadi pusat tarik-menarik kepentingan bersenjata. Penghentian produksi, penguasaan pelabuhan, hingga pengamanan ladang bukan lagi keputusan teknis, melainkan pesan politik yang berdampak luas.
Di Hadramaut, minyak menjadi jantung konflik karena wilayah ini menyimpan cadangan terbesar Yaman, terutama di Blok 14 Al-Masila. Sejak ekspor minyak berhenti pada akhir 2022 akibat serangan drone Houthi ke pelabuhan, kontrol atas ladang dan jalur distribusi menjadi jauh lebih menentukan dibandingkan kapasitas produksi itu sendiri.
Salah satu taktik utama dalam bisnis minyak di wilayah konflik adalah monopoli distribusi. Pihak yang menguasai jalur pipa, pelabuhan, dan transportasi darat memiliki kendali penuh atas aliran minyak, sekalipun tidak memiliki legitimasi hukum. Di Hadramaut, penguasaan keamanan ladang dan Bandara Al-Rayyan menjadi faktor kunci dalam menentukan siapa yang benar-benar mengendalikan minyak.
Taktik kedua adalah menaikkan harga secara artifisial. Kelangkaan pasokan, baik disengaja maupun akibat konflik, dimanfaatkan oleh jaringan distribusi lokal dan elite bersenjata untuk menjual minyak dengan harga jauh di atas pasar. Beban terberat dari praktik ini ditanggung masyarakat sipil, terutama di wilayah yang jauh dari pusat produksi.
Permainan kelangkaan juga menjadi strategi yang kerap digunakan. Produksi sengaja dihentikan atau distribusi diperlambat untuk menciptakan kesan krisis energi. Dalam konteks Yaman, kelangkaan sering kali digunakan sebagai alat tekanan terhadap pemerintah pusat, lawan politik, atau bahkan aktor regional yang terlibat.
Penimbunan minyak dan bahan bakar melengkapi rangkaian taktik tersebut. Gudang-gudang penyimpanan, baik resmi maupun ilegal, menjadi aset strategis. Ketika pasokan di pasar menipis, minyak yang ditimbun dilepas dengan harga tinggi atau dijadikan alat tawar dalam negosiasi politik dan militer.
Di Hadramaut sendiri, peta penguasa minyak sangat kompleks. Secara resmi, sektor minyak berada di bawah Kementerian Perminyakan pemerintah Yaman yang diakui internasional dan dikelola oleh perusahaan nasional seperti Petromasila. Namun, di lapangan, kontrol keamanan terbagi antara militer pemerintah, pasukan lokal, elite suku, dan Dewan Transisi Selatan (STC).
Ketegangan memuncak ketika kelompok-kelompok lokal dan STC berupaya memperluas pengaruh ke ladang minyak dan fasilitas strategis. Upaya tersebut memicu bentrokan terbatas dan penghentian produksi sementara, menunjukkan betapa rapuhnya keseimbangan kekuasaan di Hadramaut.
Aden memiliki posisi berbeda dalam peta minyak Yaman. Kota pelabuhan ini bukan pusat produksi, tetapi simpul distribusi dan administrasi. Sebagai ibu kota sementara pemerintah, Aden menjadi tempat pengambilan keputusan ekonomi, termasuk penjualan minyak dan pengelolaan pendapatan negara, meski keamanannya banyak dipengaruhi STC.
STC memanfaatkan kendali keamanan di Aden untuk memperkuat posisi tawarnya terhadap pemerintah pusat. Meski tidak menguasai ladang besar, pengaruh di pelabuhan dan lembaga pemerintahan membuat Aden tetap menjadi bagian penting dari bisnis minyak Yaman.
Sementara itu, wilayah yang dikuasai Houthi di utara, termasuk Sanaa dan Hodeidah, memiliki cadangan minyak lebih kecil. Namun, kelompok ini memainkan peran besar dengan menyerang pelabuhan ekspor di selatan dan menguasai pelabuhan Laut Merah, sehingga mampu menghambat ekspor dan memaksa negosiasi pembagian pendapatan.
Serangan Houthi terhadap pelabuhan Al-Dabba di Hadramaut menjadi titik balik yang membekukan ekspor minyak nasional. Sejak saat itu, minyak Yaman praktis “ada di atas kertas”, tetapi tidak mengalir ke pasar internasional, seperti yang digambarkan Independent Arabia.
Situasi ini menjadikan minyak sebagai senjata ekonomi. Pemerintah kehilangan sumber pendapatan utama, sementara aktor bersenjata memanfaatkan stagnasi untuk memperkuat kontrol lokal dan memperluas jaringan distribusi informal.
Dalam kondisi ini, kekerasan kerap dipandang sebagai jalan tercepat untuk menguasai sumber daya. Namun, banyak analis memperingatkan bahwa penggunaan kekuatan bersenjata hanya akan memperdalam fragmentasi dan membuka risiko perang saudara jangka panjang di selatan.
Solusi yang lebih berkelanjutan menuntut pendekatan politik dan ekonomi. Pengaturan bersama atas ladang minyak, transparansi distribusi pendapatan, serta jaminan bagi wilayah penghasil menjadi langkah penting untuk meredakan ketegangan.
Peran mediasi regional, khususnya Arab Saudi, juga dinilai krusial dalam menahan eskalasi konflik di Hadramaut. Upaya ini bertujuan mencegah ladang minyak berubah menjadi medan perang terbuka yang merugikan seluruh Yaman.
Tanpa kesepakatan yang jelas, bisnis minyak akan terus didominasi praktik monopoli, kelangkaan buatan, dan penimbunan. Situasi ini bukan hanya menghambat pemulihan ekonomi, tetapi juga memperpanjang penderitaan rakyat.
Pada akhirnya, perebutan minyak di Hadramaut, Aden, dan wilayah Houthi mencerminkan krisis negara Yaman secara keseluruhan. Selama minyak diperlakukan sebagai alat kekuasaan, bukan sumber kesejahteraan bersama, konflik akan tetap berputar di lingkaran yang sama.
Baca selanjutnya
